Apakah Ppat Merupakan Pejabat Tun

PPAT sebagai Pejabat Umum (openbaar ambtenaar) yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah dan Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Akta PPAT dibuat oleh dan di hadapan Pejabat Umum yang diberi kewenangan khusus untuk itu, maka akta PPAT merupakan Akta Otentik. b., Uraian dari ayat (1) Pasal 3 tersebut merupakan prinsip dasar bahwa setiap Badan atau Pejabat TUN itu wajib melayani setiap permohonan warga masyarakat yang diterimanya, yang menurut aturan dasarnya menjadi tugas dan kewajibannya dari Badan atau Pejabat TUN tersebut., Abstract. Penelitian tentang Kedudukan Camat sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah ini bertujuan Untuk mengungkapkan dan menganalis tentang kewajiban camat sebagai PPAT sementara di Kabupaten Kapuas Hulu,Kalimantan Barat yang disesuaikan dengan PP No.37 tahun 1998 dan ketentuan pelaksananya yaitu Peraturan Kepala BPN No.1 Tahun 2006 dan untuk mengungkapkan dan …, Pengertian PPAT ( Pejabat Pembuat Akta Tanah) | Mungkin banyak yang sering melihat atau mendengar kantor PPAT atau PPAT . PPAT merupakan kepanjangna dari Pejabat Pembuat Akta Tanah. PPAT merupakan salah satu profesi yang dilakukan oleh orang hukum yang berkaitan dengan dokumen resmi tentang tanah., APAKAH NOTARIS / PPAT ADALAH PEJABAT TATA USAHA NEGARA. Notaris/ PPAT secara yuridis formal, materi muatannya hanyalah sekedar menuangkan perbuatan hukum perdata (jual beli atas tanah dalam akta PPAT ), sehingga tidak dapat disebut sebagai suatu Keputusan TUN . [1], 16/11/2010  · Dengan demikian Notaris/ PPAT tidak memenuhi kriteria Badan atau Pejabat TUN , karena setiap wewenang Badan atau Pejabat TUN selalu dibatasi oleh locus, tempus, dan materi. Padahal dalam wilayah adminitrasi Notaris/ PPAT , terdapat lebih dari seorang Notaris/ PPAT yang diberi kewenangan untuk menjalankan profesinya., 30/05/2018  · Jadi, apakah perbedaan Notaris dan PPAT ? Secara garis besar, notaris merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 UUJN). Mau dapat uang tunai total Rp10 juta untuk lima orang pemenang?, 12/07/2013  · Pertanyaan yang muncul adalah apakah sertipikat hak atas tanah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara?. Berdasarkan pasal 1 angka 3 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan “KTUN adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan …, 21/05/2013  · Pertanyaannya, apakah keputusan rektor perguruan tinggi swasta menjadi objek TUN . Untuk memudahkan, mari kita lihat keputusan yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara (“KTUN”), sesuai amanat Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu: a. KTUN yang merupakan perbuatan hukum perdata. b., Jadi, Pengadilan TUN -lah yang memiliki fungsi memerintahkan badan/ pejabat TUN untuk mencabut SK Bupati tersebut atau mencabut kemudian menerbitkan SK yang baru. Dengan demikian, yang berwenang untuk mencabut sebuah SK yang dikeluarkan oleh badan/ pejabat TUN adalah badan/ pejabat TUN itu sendiri namun berdasarkan perintah Pengadilan TUN .